Skip to main content

Menyelamatkan Ruang Terbuka Hijau Kota

Menatap dari ketinggian sebagian besar kota-kota besar metropolitan di Indonesia lainnya yang tampak adalah banyaknya bangunan beton bak hutan belantara. Pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan laju pembangunan di daerah perkotaan memunculkan banyak area urban dan semakin menjamurnya bangunan tinggi pencakar langit serta pusat-pusat perbelanjaan yang saling berdekatan jaraknya. Seiring dengan tumbuhnya area urban dan pembangunan fisik berupa gedung-gedung megah di perkotaan memang membanggakan dan kadang menjadi ikon atau landmark suatu kota, namun disisi lain, pembangunan tersebut justru kerap menggeser atau bahkan mencaplok Ruang Terbuka Hijau (RTH). Padahal RTH yang merupakan bagian dari ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tanaman, tumbuhan dan vegetasi mampu memberikan manfaat langsung atau tidak langsung seperti dalam hal kenyamanan, keamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan.

Selengkapnya

Pemilu Ramah Lingkungan

Oleh: Kurnia Wiji Prasetyo

PEMILU menjadi hajatan penting di negeri ini. Apakah itu pilpres, pilkada, maupun pemilihan anggota DPR, DPRD, serta DPD. Banyak hal dan isu yang mewarnai pemilu. Contoh, tentang kenaikan dana bantuan parpol yang tertuang dalam Surat Menkeu No 277/MK.02/2017 pada Maret 2017. Realisasinya pun tinggal menunggu revisi PP No 5/2009 tentang Bantuan kepada Parpol dan UU Parpol.

Naiknya dana bantuan parpol sampai 10 kali lipat, biaya penyelenggaraan pemilu, dan atribut kampanye menjadi hal yang banyak diperbincangkan. Pro dan kontra muncul. Perhelatan pemilu tak bisa dilepaskan dari atribut kampanye seperti spanduk, umbul-umbul, selebaran, poster, kaus, pamflet, brosur, dan media iklan lainnya.

Sarana itu digunakan untuk mengenalkan calon dan program yang ditawarkan. Bertebarannya atribut kampanye tidak jarang mengganggu kenyamanan dan keindahan kota. Pemasangan atribut di sembarang tempat dan penggunaan bahan atribut yang tidak ramah lingkungan menjadi masalah klasik dalam pemilu selama ini. Menjelang, selama, dan setelah kampanye memunculkan problem sampah atribut kampaye.

Selain minimnya kepatuhan dalam pemasangan atribut kampanye, faktanya hanya sedikit atribut yang menggunakan bahan ramah lingkungan. Padahal, pemilu dibutuhkan agar Indonesia menjadi lebih beradab, ajang mencerdaskan masyarakat, memberi manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Kondisi seperti inilah yang harusnya menjadi isu kampanye para calon.

Penggunaan atribut kampanye tidak ramah lingkungan di pemilu bisa menimbulkan kerusakan lingkungan dan ketidakseimbangan ekologi. Peraturan KPU No 7/2015 tentang Kampanye sudah mengatur penyebaran dan pemasangan alat peraga kampanye, yang terkait dengan ukuran dan tempat. Namun, itu belum merinci untuk material yang digunakan sebagai bahan alat peraga kampanye. Perlu sentuhan inovasi dan teknologi dalam menjawab masalah itu.Selengkapnya

APLIKASI TEKNOLOGI SEDERHANA UNTUK PRODUKSI KERTAS SENI DAN PRODUK TURUNANYA DALAM RANGKA PERINGATAN HUT IPH LIPI KE-50

Dalam rangka memperingati HUT LIPI ke-50, Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati (IPH) LIPI mengadakan serangkaian acara yang bertajuk Bioresources Science Week Fair (BSWF). Salah satu kegiatan pada BSWF adalah Science in Touch, yang dilaksanakan secara terpisah oleh masing-masing satker di Kedeputian Bidang IPH – LIPI.
Kegiatan Science in Touch yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian (Puslit) Biomaterial – LIPI berupa pelatihan Aplikasi Teknologi Sederhana untuk Produksi Kertas Seni dan Produk Turunannya. Pelatihan yang dilaksanakan di Auditorium Puslit Biomaterial LIPI pada tanggal 5 September 2017 ini bertujuan untuk lebih mendekatkan ataupun mengenalkan kepada masyarakat umum tentang cara daur ulang kertas bekas menjadi kertas seni dan pembuatan produk seni berbasis kertas seni tersebut.

Selengkapnya

Calon Pemimpin dan Ruang Terbuka Hijau

OKUPASI ruang terbuka hijau (RTH) di DKI Jakarta memaksa penduduknya hidup dalam ketidaknyamanan. Selain minimnya RTH sebagai akibat pertumbuhan gedung-gedung yang tidak terkendali, faktanya hanya menyisakan sedikit ruang kosong yang malah digunakan segelintir warga untuk bercocok tanam. Padahal RTH dibutuhkan agar Jakarta menjadi lebih beradab, memberi manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Kondisi seperti inilah yang harusnya menjadi isu kampanye para calon gubernur DKI Jakarta sebab penyusutan luasan RTH di Jakarta menimbulkan ketidakseimbangan ekologi dan mempercepat proses pemanasan global.

Imbasnya ialah krisis sumber air tanah layak konsumsi, terbatasnya persediaan udara bersih, lingkungan semakin panas, hingga percepatan tingkat stres masyarakat. UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mensyaratkan luasan RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, yang terdiri atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Memang tak mudah mewujudkannya, tapi harus dilakukan kalau ingin Jakarta lebih beradab.Selengkapnya